Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada di bawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan dari pada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. 

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa pengertian tersebut yaitu:

a. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Ensiklopedia Indonesia

Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

b. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Prof. Dardji Darmadihardja, S.H.

Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

c. Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H.

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi Pancasilamerupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal.

Ciri demokrasi:

-          pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi

-          adanya pemilu secara berkesinambungan

-          adanya peran-peran kelompok kepentingan

-          adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.

Demokrasi Pancasila ke 4

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

§  Kerakyatan

Berasal dari kata rakyat,yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam suatu wilayah tertentu. Ini menjelaskan bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

§  Hikmat kebijaksanaan

Berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

§  Permusyawaratan

Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

§  Perwakilan

satu sistem arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan.

Jadi  “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” Memiliki makna bahwa negara mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk menyelesaikan suatu persoalan atau melakukan pemilihan.
Mengedepankan demokrasi.

Makna dari simbol kepala banteng     

Ø  Banteng (latin: Bos Javanicus ) atau biasa disebut dengan lembu liar merupakan hewan sosial yang suka berkumpul.

Ø  Kepala banteng juga dimaknai sebagai lambang tenaga rakyat.